Jdih Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Ri

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Indonesia resmi melarang mudik lebaran 2021. Regulasi larangan mudik terbaru ini pun tertuang dalam Surat Edaran Nomor thirteen Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI menyampaikan peran LIPI dalam pemajuan IPTEK nasional. “LIPI sebagai salah satu lembaga yang mempunyai peran penting untuk pemajuan iptek nasional tentu perlu menyumbangkan pemikirannya bagi peraturan pelaksana UU Sisnas Iptek tersebut”, terang Mila Kencana. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penrbahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor forty one Tahun 2004 tentang Wakaf.

Yakni berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, tes secara luring atau daring, dan bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Berikutnya, untuk penyetaraan bagi kelulusan program paket A, program paket B, dan program paket C berikut ini beberapa ketentuan yang perlu orang tua ketahui. Selain penyintas, lansia di atas 60 tahun, ibu menyusui dan orang dengan komorbid atau penyakit penyerta juga bisa mengikuti vaksinasi Covid-19.

Rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas B terdiri atas 1 bagian dan paling banyak 2 bidang dan/atau kelompok jabatan fungsional. Rumah sakit umum Daerah provinsi kelas D terdiri atas 1 subbagian tata usaha dan 2 seksi. Rumah sakit umum Daerah provinsi kelas C terdiri atas 1 bagian dan paling banyak 3 bidang dan/atau kelompok jabatan fungsional. Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri atas paling banyak three bidang dan/atau kelompok jabatan fungsional. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.

Aturan baru pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan memperbarui aturan mengenai pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 untuk meningkatkan cakupan program vaksinasi nasional. Salah satunya dengan memberi izin Vaksin Gotong Royong untuk memakai jenis vaksin yang sama dengan program vaksinasi nasional. “Dengan ketentuan, jenis vaksin COVID-19 untuk program vaksinasi yang diperoleh dari hibah, sumbangan, ataupun pemberian, baik dari masyarakat maupun negara lain,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Widyawati dalam siaran pers Senin (14/6). Untuk pusat kebugaran, hanya diperbolehkan menerima pengunjung sebanyak 25 persen dari total kapasitas.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta memerintahkan setiap rumah sakit mendirikan tenda darurat demi menampung pasien Covid-19 di ibu kota. “Untuk supermarket, apotek ini juga berjalan dengan regulasi dan dapat beroperasi 100 persen. Dengan menaati peraturan operasional, kapasitas, dan protokol kesehatan,” tutur Ketua Umum Partai Golkar itu. Selanjutnya kegiatan sektor esensial lain, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, objek vital nasional, masih bisa berjalan dengan protokol kesehatan ketat. Pemerintah pun mengurangi kapasitas makan di tempat (dine-in) dari 50 persen menjadi 25 persen. Pembatasan tersebut berlaku untuk rumah makan, kafe, bahkan pedagang kaki lima yang berada di zona merah Covid-19. Khusus pada poin three huruf c surat tersebut menyatakan pelaku perjalanan antar-kota, antar-provinsi wajib membawa surat keterangan hasil negatif rapid check antigen yang berlaku paling lama 3 hari sebelum keberangkatan.

Sementara itu, periode H + 7 pascamasa peniadaan mudik yang dimaksudkan dalam Addendum Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021. Adapun periode H – 14 menjelang masa peniadaan mudik yang dimaksudkan dalam Addendum Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021. Dengan demikian, masyarakat dilarang mudik terhitung dari H-14 lebaran, yakni 22 April-5 Mei 2021, dan H+7 lebaran yang berlaku pada Mei mendatang. Dikutip dari Kontan.co.id, melalui Satgas Penanganan Covid-19, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa peniadaan mudik mulai dari 22 April hingga 24 Mei mendatang. Pada dasarnya menggunakan sarana dan prasana jalan untuk keperluan berlalu lintas adalah hak asasi setiap orang. Semua orang mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jalan untuk berlalu lintas.

Tidak ada seorang pun mempunyai hak untuk diutamakan, kecuali didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang ada memberikan peluang bagi orang tertentu atau kendaraan yang digunakan bagi keperluan tertentu mendapatkan prioritas menggunakan jalan untuk berlalu lintas. Hak utama itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yakni penolakan masuk bagi orang asing yang memilki riwayat perjalanan dari wilayah India dalam kurung wkatu 14 hari sebelum memasuki wilayah Indonesia. IDXChannel – Mengganasnya covid-19 di India dan meningkatnya kasus covid di beberapa negara membuat Pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan baru untuk mencegah dan mengendalikan virus covid-19. Pembatasan Sosial ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021 yang berlaku 28 Mei lalu. Ada sejumlah perubahan aturan primary menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini. “Dengan diundangkannya peraturan pelaksana UU Cipta Kerja diharapkan bisa segera berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan tahun kebangkitan Indonesia,” kata Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Kamis (18/2).